KORPRI atau PEMDA?

Pakaian mewakili jati diri.
Badriah

Para calon pengawas yang baru tiga hari mendapatkan pengumuman lulus dan diberitahu bahwa seiring kelulusan tersebut harus mengikuti tiga kegiatan inti yang kelak menghilangkan kata 'calon' pengawas menjadi 'pengawas', Tiga kegiatan inti tersebut adalah yang pertama adalah on the job training (OJT 1) selama 12 hari kerja atau 3 minggu  sebanyak 25 JP dengan ketentuan setiap hari melaksanakan kegiatan yang disetarakan dengan 2 JP. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah. Waktu yang ditetapkan adalah 28 November 2019 sampai dengan 8 Oktober 2019.

Kegiatan kedua disebut in the job training (IJT) selama 61 JP dalam IJT dilaksanakan selama 6 sampai dengan 7 hari dalam bentuk Diklat. Waktu pelaksanaan 11 sampai dengan 17 November 2019 dengan tempat ditentukan kemudian.

Terakhir adalah OJT 2 selama75 JP dalam OJT-2 dilaksanakan selama 38 hari kerja (8 minggu) dengan ketentuan setiap hari melaksanakan kegiatan yang disetarakan dengan 2 JP, Waktu pelaksanaan 18 November sampai dengan 20 Desember 2019 dengan tempat ditentukan kemudian.

Ketiga rangkaian kegiatan di atas tentu mengejutkan, dan yang paling banyak adalah membingungkan. Apa sajakah yang harus dilakukan dalam waktu 3 bulan tersebut? Sebegitu beratnyakah rangkaian kegiatan yang harus dilalui demi mendapatkan SIM sebagai pengawas. Kondisi ini sangat berkontradiksi dengan pengetahuan mengenai bagaimana menjadi pengawas yang selama ini diketahui bersama.

Dulu, menjadi pengawas relatif mudah. Ngajar saja dengan kualifikasi jelek, maka akan dibuang menjadi pengawas. Alasannya kalau pengawas tidak akan merugikan siswa. Atau jadi saja guru yang vokal, maka akan dilemparkan menjadi pengawas, dengan alasan pengawas itu tidak bertaring tidak bergigi, mereka tidak memiliki bisa yang dapat mengubah apapun. Atau, jadilah Kepala Sekolah yang kurang uang, kurang bisa mempertahankan kursi, kurang profesional, maka akan dipindahkan menjadi pengawas.

Saat ini, bagi 129 calon pengawas, menjadi kekagetan yang luar biasa ketika masih calon pengawas begitu banyak hal yang harus dilalui dan harus lulus. Lulus seleksi dokumen, lulus seleksi substansi, lulus OJT 1, Lulus IJT, dan lulus OJT 2. Sungguh serangkaian syarat yang baru kali ini diketahui dan sekaligus harus dijalani.

Pada tulisan ini akan dipaparkan kegalauan diantara para calon pengawas usai menerima surat undangan yang didalamnya memuat serangkaian kegiatan yang dijelaskan di atas.

Surat pengumuman kelulusan seleksi substansi meminta para calon pengawas (cawas) yang lulus untuk hadir di P4TK Bandung. Tertulis check in pukul 8. Sebaris di atasnya tertulis OJT 1 28 November sampai 8 Oktober 2019.  Dalam benak semua cawas mulai 28 November sampai 8 Oktober 2019 berangkat ke P4TK dan siap-siap bermukim di P4TK selama 2 minggu. Bayangan mukim 2 minggu ini tentu tidak menyenangkan. Kemarin, mukim 3 hari di Grand Hotel Lembang untuk mengikuti seleksi substansi begitu penuh kejutan. Hampir setiap malam tidak tidur dan setiap siang tidak bisa santai. Pikiran dipenuhi bagaimana menyelesaikan proposal dalam semalam, apa yang akan dipresentasikan, bagian mana yang harus dihafal untuk menyiapkan wawancara.  Semua memenuhi ruang kepala. Akibatnya 3 hari di Lembang yang seharusnya menjadi hari indah, malah menjadi hari yang penuh was-was.

Memutus kegalauan, para cawas saling bertanya. Apakah selama 2 minggu di P4TK atau tidak? Pasalnya menurut buku petunjuk diklat cawas OJT 1 dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing. Grup WA yang khusus dibuat oleh dan untuk para cawas tidak pernah sepi tanya dan jawab. Setiap tanya mendapatkan jawab yang dipandang meragukan. Keraguan semakin memuncak ketika tiba-tiba muncul duplikasi grup WA yang sama-sama mengatasnamakan calon pengawas.

Seseorang menegaskan bahwa grup WA yang muncul belakangan lebih resmi karena di dalamnya ada orang GTK. Namun lucunya, orang GTK yang dimaksudkan tidak dimasukkan ke dalam grup sehingga informasi yang berkembang di dalam grup sama kacau balaunya dengan informasi yang beredar di grup yang dianggap tidak formal.

Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah para cawas membawa baju untuk 12 hari? Atau datang saja dulu ke P4TK dan menunggu kabar selanjutnya?

Entah bagaimana tiba-tiba obrolan di WA berkembang ke masalah pakaian. Pakaian apa yang dipakai pada hari Senin tanggal 28 November 2019 nanti? Sebagian besar menyebutkan pakaian Pemda (seragam warna khaki). Rupanya penjelasan sesingkat itu untuk urusan baju tidak memuaskan dahaga pertanyaan beberapa orang. Akibatnya di antara anggota cawas ada yang mengusulkan ide memakai baju KORPRI dengan alasan Senin itu tanggal 28 November bersamaan dengan hari Pahlawan, dan guru adalah pahlawan yang hidup dan tanpa tanda jasa! Maka pakailah KORPRI.

Saya pribadi tidak ikut campur dalam pertukaran tanya-jawab pada WA cawas ini. Ada kekhawatiran yang muncul dalam benak saya. Jika saya aktif mengunggah ide maka harus siap bersahut-sahutan dengan ide 128 cawas lainnya yang bisa muncul dalam bentuk emotikon, itu yang paling sederhana dan maknanya bisa ditentukan sendiri. Bisa dalam bentuk komentar singkat, padat, namun menyakitkan. Bisa dalam bentuk penjelasan panjang lebar menggunakan Permendikbud dan harus tunduk pada penjelasan tersebut. Bisa juga dalam bentuk dalil, ayat Al Quran lengkap dengan video dari dai terkenal untuk mematahkan ide yang dipandang tidak sejalan. Melihat kengerian yang mungkin muncul, saya memilih diam dan menjadi pembaca tetap isi WA.

Kembali ke percakapan menyoal baju. Ada anggota WA yang merasa tersinggung ketika sebagian menyarankan memakai baju Pemda dan dirinya berpendapat harus memakai KORPRI. Sederet pembelaan bagusnya memakai KORPRI terpampang pada layar WA. Saya membacanya dengan senyum penuh kemasygulan. Urusan baju bisa menjadi serumit ini. Dalam pandangan saya, pakai saja baju kerja yang biasa dipakai pada hari Senin, selesai. Toh kegiatan yang akan dihadiri tidak mewajibkan memakai baju ini baju itu.

Eit, tidak bisa! begitu komentar seseorang pada WA. Tidak bisa tidak kompak, baju harus jelas. Para calon kepala sekolah memakai baju atasnya putih bawahnya warna gelap. Untuk diketahui, seleksi cawas dan calon KS waktunya bersamaan. Ketika muncul pemikiran peraturan pakaian yang diberikan kepada para calon KS, itu berlaku pula untuk cawas. Alasan kuatnya penyelenggara seleksi cawas dan calon KS dari lembaga yang sama. Kesimpulan kasarnya, tidak mungkin calon KS memakai seragam, sedangkan cawas tidak seragam.

Percakapan soal baju menjadi memanas. Saya sedikit terkejut menatap perkembangan obrolan WA yang secara perlahan membuka karakter penulisnya. Saya harus belajar dari kondisi ini. Jangan berani melemparkan gagasan jika tidak memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankannya.

Sebuah screenshot muncul. Ada kalimat pengiring: Senin memakai KORPRI, ini percakapan dengan orang GTK, Ibu Eha yang tidak bisa memberi petunjuk karena tidak masuk grup cawas.
Semua komentar berhenti sesaat. Mencerna percakapan yang ada di screenshot, mungkin. Tidak lama, ramai lagi. Percakapan mengarah kepada meminta agar Ibu Eha dimasukkan ke dalam grup.

Kesimpulan akhirnya adalah Senin memakai KORPRI. Kasus ditutup, semua bisa tidur. Saya sendiri tidak memperhatikan apa percakapan selanjutnya.

Esoknya, saya kembali membuka WA grup cawas. Konten percakapan yang pertama terbaca adalah, "Senin memakai baju apa ya? Bawa untuk 12 hari, atau untuk sehari saja?" Dalam hati saya ingin tertawa terpingkal-pingkal. Kok bisa pertanyaan ini muncul lagi. Guyon atau dagelan?
Apakah orang ini tidak membaca percakapan sebelumnya? Sejak dua hari lalu orang satu grup sudah berdarah-darah membahas pakaian.

Sungguh memprihatinkan. Tidak cermat membaca semua percakapan yang sudah ada sebelumnya, langsung menanyakan hal yang sama yang sudah dibahas berhari-hari. Kedua, terlalu khawatir dengan hal-hal yang nampak seperti baju sehingga terlihat selalu ingin seragam, eh terbiasa diseragamkan, eh bukan, tidak berani berbeda.